Maaf, artikel ini tidak tersedia dalam Bahasa Indonesia For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Sebanyak 40 pengusaha Arab Saudi dipertemukan dengan pengusaha Indonesia di Auditorium Kemendag Jakarta yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama bilateral Indonesia dengan Arab Saudi, terutama setelah disetujuinya Visi Arab Saudi 2030.
Hal ini sejalan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk terus mengembangkan pasar ekspor dengan melakukan misi pembelian (buying mission). Salah satunya dengan kunjungan delegasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Mekkah ke Kantor Kemendag.
“Misi pembelian merupakan upaya untuk meningkatkan hubungan kerja sama bilateral Indonesia dengan Arab Saudi,” Kata Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Jasa, Arlinda Imbang Jaya, Rabu (4/5/2016).
Arlinda berharap agar pertemuan ini mampu meningkatkan nilai perdagangan antara Indonesia dan Arab Saudi khususnya disektor perdagangan, investasi, konstruksi, dan ketenagakerjaan profesional.
Dia berharap dengan adanya kunjungan delegasi kadin Mekkah ini dapat memberikan kesempatan bagi para pengusaha Indonesia untuk berekspansi ke luar negeri. “Visi Arab Saudi 2030 akan semakin membuka peluang bisnis dan memperkuat kerja sama dengan Arab Saudi,” ujarnya.
Arlinda menambahkan, pelaku usaha Arab Saudi menaruh minat yang tinggi untuk bekerja sama dalam beberapa bidang, seperti tenaga perawat profesional, produk industri farmasi, kosmetik, dan alat-alat kesehatan.
Arab Saudi juga tertarik bekerja sama di sektor industri mobil dan aksesori mobil, konstruksi dan bahan bangunan, tekstil dan produk tekstil, produk pertanian dan perkebunan, produk makanan dan minuman (mamin), desain interior, perhiasan, dan lini bisnis lainnya.
Kegiatan ini dikoordinir Ditjen PEN Kemendag yang bekerja sama dengan KJRI Jeddah dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Jeddah, serta didukung Kementerian Luar Negeri, Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Kadin, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
Leave a Reply